Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional? Advokat Pembasmi Ungkap Jasa-jasanya di Bidang Hukum
A
Administrator Utama
Jurnalis Pojok Kampung
Tuesday, 31 March 2026 | 04:34 WIB
12
Jakarta, pojokkampung.site – Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali menghangat. Kali ini, dukungan datang dari Ketua Umum Organisasi Profesi Advokat Pembasmi, Dr. (c) M. Firdaus Oiwobo, S.H., M.H. Menurutnya, Soeharto berjasa besar dalam membangun fondasi sistem hukum nasional.
Dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (9/11/2025), Firdaus Oiwobo menyatakan:
“Kita tidak bisa mengabaikan kontribusi Soeharto dalam membangun sistem hukum nasional. Di masa kepemimpinannya, banyak lembaga hukum diperkuat dan infrastruktur hukum dibangun agar penegakan hukum berjalan lebih tertata.”
Firdaus menjelaskan, melalui kebijakan Orde Baru, Soeharto menata kelembagaan hukum dari pusat hingga daerah, termasuk memperkuat lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, serta mendirikan lembaga pendidikan hukum.
“Era Soeharto dikenal sebagai masa penguatan institusi hukum. Banyak fakultas hukum di berbagai universitas negeri didirikan saat itu, dan banyak aparatur penegak hukum mendapatkan kesempatan pendidikan dan pelatihan,” imbuhnya.
Menurut Firdaus, langkah-langkah ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan hukum Indonesia di era reformasi. Banyak undang-undang dasar dan struktur kelembagaan hukum yang masih digunakan hingga kini merupakan warisan dari kebijakan hukum masa Soeharto.
“Banyak perangkat hukum yang dirintis di era itu masih menjadi rujukan hingga sekarang. Soeharto memang keras dalam memimpin, tapi dari sisi tata kelola hukum, beliau berhasil menegakkan prinsip kepastian dan keteraturan hukum,” tegas Firdaus.
Firdaus juga menekankan bahwa pengakuan jasa Soeharto di bidang hukum tidak berarti mengabaikan sisi gelap sejarahnya.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu melihat sejarah secara proporsional. Kita bisa mengakui jasa tanpa menafikan kritik. Dalam hal hukum, Soeharto jelas memiliki peran besar yang pantas diapresiasi,” ujarnya.
Organisasi Profesi Advokat Pembasmi menilai, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan menjadi momentum penting untuk menegaskan peran hukum dalam pembangunan bangsa.
“Hukum adalah tiang negara. Dan Soeharto telah membangun banyak pilar hukum yang menopang berdirinya negara ini hingga kini. Sudah sepantasnya jasa beliau di bidang ini diakui oleh negara,” pungkasnya.
Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto memang menuai pro dan kontra. Sejumlah lembaga masyarakat sipil menolak rencana tersebut, sementara beberapa tokoh dan organisasi profesi menilai Soeharto layak diapresiasi atas kontribusinya di bidang pembangunan, ekonomi, dan hukum nasional.
Tim Redaksi
Dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (9/11/2025), Firdaus Oiwobo menyatakan:
“Kita tidak bisa mengabaikan kontribusi Soeharto dalam membangun sistem hukum nasional. Di masa kepemimpinannya, banyak lembaga hukum diperkuat dan infrastruktur hukum dibangun agar penegakan hukum berjalan lebih tertata.”
Firdaus menjelaskan, melalui kebijakan Orde Baru, Soeharto menata kelembagaan hukum dari pusat hingga daerah, termasuk memperkuat lembaga peradilan, kejaksaan, kepolisian, serta mendirikan lembaga pendidikan hukum.
“Era Soeharto dikenal sebagai masa penguatan institusi hukum. Banyak fakultas hukum di berbagai universitas negeri didirikan saat itu, dan banyak aparatur penegak hukum mendapatkan kesempatan pendidikan dan pelatihan,” imbuhnya.
Menurut Firdaus, langkah-langkah ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan hukum Indonesia di era reformasi. Banyak undang-undang dasar dan struktur kelembagaan hukum yang masih digunakan hingga kini merupakan warisan dari kebijakan hukum masa Soeharto.
“Banyak perangkat hukum yang dirintis di era itu masih menjadi rujukan hingga sekarang. Soeharto memang keras dalam memimpin, tapi dari sisi tata kelola hukum, beliau berhasil menegakkan prinsip kepastian dan keteraturan hukum,” tegas Firdaus.
Firdaus juga menekankan bahwa pengakuan jasa Soeharto di bidang hukum tidak berarti mengabaikan sisi gelap sejarahnya.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu melihat sejarah secara proporsional. Kita bisa mengakui jasa tanpa menafikan kritik. Dalam hal hukum, Soeharto jelas memiliki peran besar yang pantas diapresiasi,” ujarnya.
Organisasi Profesi Advokat Pembasmi menilai, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan menjadi momentum penting untuk menegaskan peran hukum dalam pembangunan bangsa.
“Hukum adalah tiang negara. Dan Soeharto telah membangun banyak pilar hukum yang menopang berdirinya negara ini hingga kini. Sudah sepantasnya jasa beliau di bidang ini diakui oleh negara,” pungkasnya.
Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto memang menuai pro dan kontra. Sejumlah lembaga masyarakat sipil menolak rencana tersebut, sementara beberapa tokoh dan organisasi profesi menilai Soeharto layak diapresiasi atas kontribusinya di bidang pembangunan, ekonomi, dan hukum nasional.
Tim Redaksi
Bagikan Berita: